Ini Adalah Gaji UMR  Papua Barat Terbaru

Bangmamad.com – Perbedaan gaji sesama pekerja bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jenis jabatan, pengalaman bekerja, lama bekerja, hingga resiko pekerjaan yang pikul. Perlu bagi perusahaan untuk memastikan bahwa karyawan mereka menerima gaji yang sesuai dengan skill dan pengalaman kerja yang dipunyai oleh setiap karyawan yang direkrut.

Berkenaan dengan penyerahan gaji bagi karyawan, perusahaan di Indonesia juga harus memperhitungkan satu sebab lain yang tidak kalah penting dari keahlian karyawan dan pengalaman kerja. Para pemimpin perusahaan juga dapat mengetahui Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di tempat mereka masing-masing. Misalkan saja untuk perusahaan yang bertempat wilayah  Papua Barat, penetapan upah harus berbasis upah UMR  Papua Barat.

Apa itu UMR? UMR merupakan standar nominal upah terendah yang diberlakukan oleh pemerintah. Nilai UMR dari Pemerintah wajib jadi pemberlakukan bagi perusahaan agar bisa menentukan gaji calon pekerja. Alasan utama dari pengesahan UMR adalah untuk memastikan para pekerja memperoleh gaji yang layak daripada pekerjaan yang mereka laksanakan. Oleh karena itu, hal ini bisa mencegah adanya perusahaan yang semena-mena dalam memberikan gaji.

Nominal UMR yang berlaku di setiap wilayah tidak sama. Hal tersebut disebabkan oleh rumusan penentuan UMR yang dinilai oleh Pemerintah dipengaruhi oleh dana hidup di suatu daerah. Semakin tinggi biaya hidup di satu daerah, maka akan semakin tinggi juga nilai UMR yang berlaku suatu tempat tersebut. Dengan Gaji UMR yang tinggi, pemerintah bisa menjamin kelangsungan pegawai suatu wilayah
tersebut.

Versi dan Komponen dalam UMR

Sebutan UMR diperkenalkan sejak tahun 1997. UMR awal kali ada pada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1997 dan aturan lanjutan mengenai UMR dibahas secara komplit di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah minimum. UMR dibagi menjadi empat tingkat, yaitu:

  • Upah Minimum Regional Bagian I, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP)
  • Upah Minimum Regional Bagian II, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK)
  • Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
  • Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota (UMSK).

Bidang yang bertanggung jawab atas penetapan UMR yang berlaku yaitu Dewan Pengupahan Daerah (DPD). Lembaga Pemerintahan ini berfungsi untuk melakukan survey atas kebutuhan pegawai pada suatu tempat dengan berlandaskan pada angka Kehidupan Hidup layak (KHL).

Ada 3 bagian yang terdapat dalam UMR. Model 1 adalah Upah Pokok, yaitu imbalan utama yang dibayarkan oleh perusahaan kepada buruh nya yang nilainya telah disepakati dalam kontrak kerja yang dikeluarkan. Model kedua adalah tunjangan tetap, seperti THR, asuransi Kesehatan, dan lain sebagainya. Bagian ketiga dalam UMR adalah tunjangan tidak tetap seperti tunjangan transportasi dan bonus pencapaian.

Gaji UMR  Papua Barat dari Masa ke Masa

Penetapan gaji dilaksanakan setiap tahun lewat proses yang lama. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, pekerja dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke jalanan menelusuri info nilai jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh pegawai dan buruh. Setelah survey di sejumlah wilayah dalam provinsi tersebut yang dirasa tepat, kemudian diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) – dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk ditetapkan. Bagian keperluan hidup layak digunakan untuk dasar penentuan upah minimum berdasarkan keperluan hidup pegawai lajang (belum menikah).

Ketentuan gaji UMK dan UMR di  Papua Barat dan setiap wilayah

Pemberian upah UMK dan UMR untuk para pekerja di tiap daerah telah diberlakukan dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berlaku untuk semua badan usaha, PT maupun CV dengan minimal karyawan berjumlah sepuluh orang.

Landasan penetapan upah UMR dan UMK untuk buruh

Sebelum memutuskan membuat gaji pegawai, perlu dilakukan riset atau penelitian terlebih awal agar kedua belah pihak tidak terjadi salah paham dan dapat bekerja sama. Riset kecocokan gaji ini untuk kebutuhan tempat tinggal, pendidikan, transportasi, sandang, pangan dan kesehatan.

Perincian gaji UMR

Berdasarkan ketetapan pemerintah nomor 7 tahun 1990 tertulis bahwa upah UMR dibagi dalam tiga tipe, adalah:

  • Gaji pokok syaratnya dengan meninjau dari aspek posisi ataupun profesi yang sudah disepakati bersama antara pengusaha dengan pegawai.
  • Bantuan utama berasal dari perusahaan, yang umumnya diberikan kepada pegawai yang sudah berumah tangga. Misalnya tunjangan untuk anak dan istri.
  • Bantuan di luar upah utama, seperti cost makan pegawai. Umumnya dihitung secara per hari atau per minggu.

Kini, gaji UMR  Papua Barat tahun 2021 sudah menyentuh angka Rp 4.276.349. Kenaikan pesat dari upah UMR  Papua Barat tahun sebelumnya tersebut diharapkan membuat para buruh tidak hanya dapat mencukupi keperluan hidup sehari-hari, tapi juga bisa disisihkan sebagai simpanan asalkan dikelola dengan teratur dan matang

Gunakanlah prinsip 40-30-20-10 agar bisa mengelola keuangan. 40% dari penghasilan digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti makan, minum, dan transportasi. Apabila Mempunyai kredit, usahakan tidak sebesar 30% dari upah. Simpanan diambil dari 20% upah yang didapatkan. Sedekahkan 10% dari gaji untuk beramal. Dengan menggunakan prinsip tersebut, menabung bukan lagi menjadi hal yang mustahil biarpun pendapatan hanya sebesar UMR.

Kegiatan menyimpan juga akan semakin mudah apabila dipercayakan kepada Bank Syariah. Dengan segala kemudahan transaksi yang ada, menyimpan terasa lebih nyaman dan tentram. Selain itu, ada banyak keuntungan yang bisa didapat dari menyimpan di Bank Syariah. Sekian untuk artikel kali ini, terimakasih.