Ini Dia Gaji UMR Palu Terbaru

Bangmamad.com – Perbedaan gaji sesama buruh dapat disebabkan oleh macam-macam faktor, seperti jenis jabatan, pengalaman bekerja, lama bekerja, hingga resiko pekerjaan yang pikul. Penting bagi perusahaan dapat memastikan bahwa pekerja mereka menerima gaji yang layak dengan skill dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai yang diperkerjakan.

Berkaitan dengan penyerahan upah bagi buruh, perusahaan di Indonesia juga harus memperhitungkan satu faktor lain yang tidak kalah berguna dari keahlian karyawan dan pengalaman kerja. Para direktur perusahaan juga harus mengetahui Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di wilayah mereka masing-masing. Misalnya saja untuk perusahaan yang bertempat wilayah Palu, penetapan upah harus berlandas gaji UMR Palu.

Apa itu UMR? UMR merupakan standar nominal gaji terendah yang ditetapkan oleh pemerintah. Nilai UMR dari Pemerintah wajib jadi patokan untuk perusahaan agar bisa menentukan gaji calon karyawan. Alasan utama dari pengesahan UMR adalah untuk memastikan para buruh dapat memperoleh gaji yang cocok daripada pekerjaan yang mereka laksanakan. Oleh sebab itu, hal tersebut dapat mencegah adanya perusahaan yang semena-mena dalam memberikan upah.

Jumlah UMR yang ditetapkan di setiap daerah berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan karena rumusan penetapan UMR yang dinilai oleh Pemerintah dipengaruhi oleh biaya hidup di suatu kota. Semakin tinggi biaya hidup di satu tempat, maka akan semakin tinggi juga nilai UMR yang berlaku di wilayah tersebut. Dengan Gaji UMR yang tinggi, pemerintah bisa menjamin kelangsungan buruh di wilayah
tersebut.

Jenis dan Komponen dalam UMR

Istilah UMR diperkenalkan sejak tahun 1997. UMR awal kali terdapat pada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1997 dan aturan lanjutan mengenai UMR dibahas secara lengkap di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah minimum. UMR dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

  • Upah Minimum Regional Tingkat I, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP)
  • Upah Minimum Regional Bagian II, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK)
  • Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
  • Upah Minimum Sektoral Regional Bagian II, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota (UMSK).

Bidang yang bertanggung jawab atas penetapan UMR yang berlaku yaitu Dewan Pengupahan Daerah (DPD). Lembaga Pemerintahan ini berperan untuk melakukan survey atas kebutuhan buruh pada suatu wilayah dengan berpatokan pada angka Kehidupan Hidup layak (KHL).

Ada 3 model yang terkandung dalam UMR. Model 1 adalah Upah Pokok, yaitu imbalan dasar yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja nya yang nilainya telah disepakati dalam perjanjian kerja yang diberikan. Bagian kedua adalah tunjangan tetap, seperti THR, asuransi Kesehatan, dan lain sebagainya. Bagian 3 dalam UMR adalah tunjangan tidak tetap seperti tunjangan transportasi dan bonus pencapaian.

Gaji UMR Palu dari Waktu ke Waktu

Penetuan upah dilaksanakan setiap tahun lewat proses yang lama. Awal-awal Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, pekerja dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke jalanan mencari info harga jumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh karyawan dan buruh. Setelah survey di sejumlah tempat dalam provinsi tersebut yang dianggap tepat, kemudian diperoleh dominan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) – dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk ditetapkan. Model keperluan hidup layak dipakai sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pegawai lajang (belum menikah).

Ketentuan gaji UMK dan UMR di Palu dan setiap tempat

Pemberian gaji UMK dan UMR untuk para pegawai di setiap wilayah telah ditetapkan dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berfungsi bagi semua badan usaha, PT maupun CV dengan minimal pegawai berjumlah sepuluh orang.

Landasan pemberlakuan upah UMR dan UMK untuk karyawan

Sebelum mengambil kesimpulan memberikan gaji pekerja, maka dilakukan riset atau penelitian terlebih awal agar kedua belah pihak tidak terjadi salah kaprah dan bisa bekerja sama. Riset kecocokan upah ini untuk kebutuhan tempat tinggal, pendidikan, transportasi, sandang, pangan dan kesehatan.

Perincian upah UMR

Berlandaskan ketetapan pemerintah nomor 7 tahun 1990 tertulis bahwa upah UMR dibagi dalam 3 tipe, yaitu:

  • Gaji pokok syaratnya dengan meninjau dari aspek posisi ataupun profesi yang sudah disepakati bersama antara pengusaha dengan pegawai.
  • Bantuan utama berasal dari perusahaan, yang umumnya diberikan kepada karyawan yang sudah berumah tangga. Misalnya tunjangan untuk anak dan istri.
  • Bantuan di luar upah utama, seperti cost makan karyawan. Umumnya dihitung secara per hari atau per minggu.

Kini, gaji UMR Palu tahun 2021 sudah menyentuh angka Rp 4.276.349. Kenaikan pesat dari upah UMR Palu tahun sebelumnya itu diharapkan membuat para karyawan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi juga dapat disisihkan sebagai simpanan asalkan dikelola dengan teratur dan matang

Gunakanlah prinsip 40-30-20-10 agar bisa mengelola keuangan. 40% dari penghasilan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makan, minum, dan transportasi. Apabila Mempunyai kredit, usahakan tidak sebesar 30% dari upah. Simpanan diambil dari 20% gaji yang didapatkan. Sedekahkan 10% dari gaji untuk beramal. Dengan menggunakan prinsip tersebut, menabung bukan lagi menjadi hal yang mustahil biarpun pendapatan hanya ukuran UMR.

Kegiatan menabung bisa akan semakin menyenangkan apabila dipercayakan kepada Bank Syariah. Dengan segala kelancaran transaksi yang ada, menabung terasa lebih nyaman dan tentram. dari pada itu, ada banyak keuntungan yang bisa diraih dari menyimpan di Bank Syariah. Demikian untuk artikel kali ini, terimakasih.