Ini Dia Gaji UMR Palangkaraya Terbaru

Bangmamad.com – Perbedaan upah antara pekerja dapat dipengaruhi oleh beberapa sebab, seperti tingkat jabatan, pengalaman bekerja, lama pengabdian, sampai beban pekerjaan yang pikul. Perlu bagi perusahaan untuk menetapkan bahwa pekerja mereka menerima upah yang sesuai dengan skill dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai yang diperkerjakan.

Berkaitan dengan pemberian gaji untuk buruh, perusahaan di Indonesia juga harus memperhitungkan satu faktor lain yang tidak kalah berguna dari keahlian karyawan dan pengalaman kerja. Para direktur perusahaan juga bisa mengetahui Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di daerah mereka masing-masing. Misalkan saja untuk perusahaan yang berlokasi di Palangkaraya, penetapan gaji harus berbasis upah UMR Palangkaraya.

Apa itu UMR? UMR merupakan standar nominal upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah. Nilai UMR dari Pemerintah wajib jadi patokan bagi perusahaan agar bisa menetapkan upah calon pekerja. Alasan utama dari pengesahan UMR adalah untuk memastikan para buruh dapat memperoleh gaji yang layak dari pekerjaan yang mereka laksanakan. Oleh dari itu, hal ini dapat menghindari adanya perusahaan yang semena-mena dalam memberikan gaji.

Nominal UMR yang diberlakukan di setiap wilayah tidak sama. Hal tersebut dipengaruhi karena rumusan penentuan UMR yang dinilai oleh Pemerintah dipengaruhi oleh biaya hidup di suatu daerah. Semakin tinggi dana hidup di satu wilayah, maka akan semakin tinggi juga nilai UMR yang berlaku suatu daerah tersebut. Dengan Gaji UMR yang tinggi, pemerintah dapat menjamin kesejahteraan buruh di wilayah
tersebut.

Versi dan bagian dalam UMR

Istilah UMR diperkenalkan sejak tahun 1997. UMR awal kali terdapat pada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1997 dan aturan kelanjutan mengenai UMR dibahas secara komplit di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah minimum. UMR dibagi menjadi 4 tingkat, adalah:

  • Upah Minimum Regional Tingkat I, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP)
  • Upah Minimum Regional Tingkat II, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK)
  • Upah Minimum Sektoral Regional Bagian I, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
  • Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota (UMSK).

Pihak yang bertanggung jawab atas penilaian UMR yang berlaku yaitu Dewan Pengupahan Daerah (DPD). Lembaga Pemerintahan ini berperan untuk melakukan survey atas keperluan buruh pada suatu tempat dengan berlandaskan pada angka Kehidupan Hidup layak (KHL).

Ada 3 model yang terdapat dalam UMR. Bagian 1 adalah Upah Pokok, yaitu imbalan utama yang dibayarkan oleh perusahaan kepada buruh nya yang nilainya telah disepakati dalam kontrak kerja yang diberikan. Komponen 2 adalah tunjangan tetap, seperti THR, asuransi Kesehatan, dan lain sebagainya. Model ketiga dalam UMR adalah tunjangan tidak tetap seperti tunjangan transportasi dan bonus pencapaian.

Gaji UMR Palangkaraya dari Masa ke Masa

Pemberlakuan upah diatur setiap tahun melalui proses yang panjang. Awal-awal Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke jalanan menelusuri info dominan jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh pekerja dan buruh. Setelah survei di beberapa tempat dalam provinsi tersebut yang dirasa mewakili, kemudian diperoleh dominan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) – dahulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen keperluan hidup layak dipakai untuk dasar penetapan upah minimum berdasarkan keperluan hidup karyawan jomblo (belum menikah).

Ketentuan gaji UMK dan UMR di Palangkaraya dan setiap wilayah

Pemberian upah UMK dan UMR untuk para pegawai di tiap tempat telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berfungsi untuk setiap badan usaha, PT maupun CV dengan minimal pekerja berjumlah 10 orang.

Landasan pemberlakuan gaji UMR dan UMK untuk pegawai

Sebelum memutuskan membuat upah pekerja, perlu dilakukan riset atau penelitian terlebih dahulu agar kedua belah pihak tidak terjadi salah kaprah dan dapat bekerja sama. Penelitian kecocokan upah ini untuk kebutuhan tempat berteduh, pendidikan, transportasi, sandang, pangan dan kesehatan.

Perincian gaji UMR

Berlandaskan pemberlakuan pemerintah nomor tujuh tahun 1990 tertulis bahwa gaji UMR dibagi dalam 3 macam, yaitu:

  • Gaji pokok syaratnya dengan meninjau dari aspek posisi ataupun profesi yang sudah disepakati bersama antara pengusaha dengan karyawan.
  • Bantuan utama berasal dari perusahaan, yang umumnya diberikan kepada pegawai yang sudah berumah tangga. Misalnya tunjangan untuk anak dan istri.
  • Bantuan di luar upah utama, seperti cost makan pegawai. Umumnya dihitung secara per hari atau per minggu.

Kini, upah UMR Palangkaraya tahun 2021 sudah menyentuh angka Rp 4.276.349. Kenaikan pesat dari gaji UMR Palangkaraya tahun sebelumnya tersebut diharapkan membuat para karyawan tidak hanya dapat mencukupi keperluan hidup sehari-hari, tapi juga dapat disisihkan sebagai simpanan asalkan dikelola dengan teratur dan matang

Pakailah prinsip 40-30-20-10 untuk mengelola keuangan. 40% dari pendapatan dipakai untuk keperluan sehari-hari, seperti makan, minum, dan transportasi. Jika Mempunyai cicilan, upayakan tidak sebesar 30% dari gaji. Simpanan diambil dari 20% gaji yang didapatkan. Sisihkan 10% dari upah untuk beramal. Dengan menggunakan prinsip tersebut, menyimpan bukan lagi menjadi hal yang mustahil biarpun pendapatan hanya sebesar UMR.

Kegiatan menyimpan juga akan semakin menyenangkan apabila dipercayakan kepada Bank Syariah. Dengan segala kemudahan transaksi yang ada, menabung terasa lebih nyaman dan aman. Selain itu, ada banyak keuntungan yang bisa didapat dari menyimpan di Bank Syariah. Demikian untuk artikel kali ini, terimakasih.